Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam, pemirsa setia channel Graha Mualaf, bersama Edi Prayitno dan Menachem Ali Official. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita mengadakan kajian, dan kali ini kembali bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum, Ustadz.

Edi: Kita sempat off dua minggu karena Ustadz sakit dan saya menjalankan ibadah umrah. Malam ini, kita lanjutkan pembahasan soal undangan dialog nasab di Kesultanan Banten pada 25-27 Agustus 2023. Terakhir kita live, Ustadz belum menerima undangan. Bagaimana kabar terbarunya?

Ustadz M. Ali: Setelah live terakhir, saya akhirnya menerima undangan resmi dari Kesultanan Banten, nomor 025/2023, di detik-detik terakhir. Saya sudah menyiapkan diri, bahkan membeli tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan 675, berangkat Sabtu pagi jam 08.00. Namun, mendekati hari H, saya memantau perkembangan di media sosial. Ternyata, ada pihak yang tidak hadir, yaitu perwakilan Robithoh Alawiyah dan Kyai Haji Imaduddin. Awalnya, Robithoh tidak mengirim perwakilan sama sekali, sedangkan Kyai Imaduddin diwakili oleh perwakilan resmi dengan surat resmi. Namun, ini tidak seimbang—satu pihak ada perwakilan, satu pihak tidak.

Sebagai filolog, saya harus netral. Jika saya hadir dalam situasi yang tidak seimbang, saya khawatir akan diframing seolah-olah mewakili salah satu pihak. Filologi di Indonesia terhimpun dalam MANASA (Masyarakat Pernaskahan Nusantara), bahkan diakui internasional. Jika saya hadir dan diframing condong ke salah satu kelompok, nama filologi sebagai disiplin ilmu bisa tercoreng. Saya memutuskan untuk tidak hadir agar tetap netral.

Edi: Jadi, Ustadz melihat ini sebagai pertarungan wacana. Bagaimana pandangan Ustadz soal dinamika ini?

Ustadz Hakim Ali: Persoalan nasab ini bukan sekadar konten media sosial, tetapi pergulatan intelektual. Pertarungan wacana seperti ini wajar, seperti di kampus, di mana hujjah terkuat menjadi rujukan. Namun, keilmuan harus bebas dari sekat sektarianisme—Sunni, Syiah, atau lainnya. Pengetahuan harus mengabdi pada kebenaran, bukan politik atau kepentingan kelompok. Jika penelitian bertujuan mencari pembenaran, itu berbahaya dan tidak mendidik masyarakat untuk cerdas.

Contohnya, soal nasab, ada dua kubu: Robithoh Alawiyah (mengklaim nasab melalui Sayyidina Husein via Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir) dan Walisongo (mengklaim melalui Sayyidina Hasan). Dokumen Sunni tertua adalah Al-Fakhri karya Al-Marwazi (614 H/abad ke-7 Hijriah), sedangkan dokumen Syiah ada yang lebih tua, dari abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Menolak dokumen Syiah hanya karena perbedaan mazhab justru melemahkan hujjah, karena dokumen tua lebih kuat secara historis. Misalnya, Tuhfatul Tholib (996 H) dan Rabbul Jalli bin Nasabi Bani Alawi karya Murtadha (1125 H) jauh lebih muda dibandingkan dokumen Syiah.

Edi: Menarik, Ustadz. Tapi, kenapa isu nasab ini terus ramai? Bukankah dulu para wali, habib, dan kiai lokal tidak memperdebatkan ini?

Ustadz M.Ali: Betul, dulu Walisongo, habib, dan kiai lokal saling berguru tanpa mempersoalkan nasab. Konflik nasab ini sudah muncul sejak 1930-an, bahkan menyebabkan konflik sosial, lalu reda, dan kini muncul lagi. Ujungnya adalah soal patria (garis keturunan laki-laki). Dalam tradisi Yahudi, Ishak diutamakan sebagai patria (Kitab Kejadian), sedangkan dalam Islam, Al-Qur’an menyebut Ismail lebih dulu (Surah Al-Baqarah 2:125). Di Indonesia, Robithoh Alawiyah menegaskan Ubaidillah sebagai patria, sedangkan Walisongo punya patria lain. Jika salah satu dianggap fiktif, itu bisa menghancurkan klaim nasab kelompok tersebut.

Sebagai orang luar, saya tidak punya kepentingan dengan nasab Ba’alawi atau Walisongo. Yang saya inginkan adalah diskusi akademik berbasis data, bukan adu argumen atau framing untuk menjatuhkan lawan. Dialog di Banten kemarin seperti “ring tinju,” tanpa konklusi konstruktif. Ini tidak mendidik literasi masyarakat.

Edi: Jika Ustadz hadir, posisi Ustadz di mana?

Ustadz M. Ali: Saya akan netral, sebagai filolog, bukan pendukung kubu manapun. Jika Robithoh dan Kyai Imaduddin hadir dengan data, saya bisa memoderasi diskusi akademik. Sayangnya, kemarin formatnya bukan bedah tesis atau disertasi, melainkan adu argumen yang terkadang menggunakan bahasa tidak pantas dari para kiai. Ini kurang bermartabat. Seharusnya, diskusi berbasis data, seperti ujian skripsi, dengan hujjah kuat sebagai rujukan.

Edi: Apa pelajaran dari dialog Banten ini?

Ustadz M. Ali: Dialog kemarin menunjukkan perlunya format diskusi yang lebih akademik. Walisongo bukan hanya warisan pesantren, tetapi juga keraton. Menyakiti zuriyah Walisongo berarti menantang pesantren dan keraton, yang pengaruhnya sampai ke Aceh, Kalimantan, Pattani, hingga Kamboja. Contoh sinergi pesantren-keraton adalah Raden Ngabei Ronggowarsito, pujangga keraton yang berguru di Pondok Pesantren Tegalsari. Kamus Javans-Nederlands Handwoordenboek karya Roorda, ditulis di Tegalsari, menggunakan huruf Arab dan Jawa, membuktikan kolaborasi ini. Nusantara bukan hanya Jawa, tetapi Asia Tenggara.

Ke depan, dalam 6 bulan, jika ada dialog lanjutan antara Kyai Imaduddin dan Robithoh Alawiyah, saya berharap formatnya bedah data, bukan debat untuk menjatuhkan. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, meski ada upaya menyembunyikan data. Kita harus berpihak pada kebenaran, bukan pembenaran.

Edi: Terima kasih, Ustadz. Sebagai penutup, kami mengajak pemirsa mendukung pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren At-Tauhid di Wonosalam, Jombang. Dana masih terbatas untuk kaca, pintu, dan jendela. Donasi dapat dikirim ke Bank Syariah Indonesia nomor 111889971 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Jawa Timur (YPM Jatim). Semoga dialog nasab ke depan lebih sejuk dan berbasis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.